Strategi Bangsa Indonesia Menghadapi Tirani Jepang Strategi Kerja Sama Strategi Perlawanan Pembentukan BPUPK Strategi Kerja Sama Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Pranoto 2000 mengklasifikasikan mereka ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang yang kemudian mendirikan organisasi Tiga A. Kedua, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah, meliputi PKI Partai Komunis Indonesia dan PSI Partai Sosialis Indonesia. Ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Sukarno dan Hatta. Pada masa penjajahan Belanda, kedua tokoh ini memilih jalur non kooperasi atau menolak bekerja sama dengan Belanda. Namun, pada masa penjajahan Jepang, mereka mengambil posisi yang berbeda melalui strategi kerja sama dengan Jepang. Selain Sukarno dan Hatta, tokoh lain yang berjuang melalui jalur kerja sama antara lain Muh. Yamin, Otto Iskandardinata, Mr. Sartono, Ratu Langi, Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Syamsudin, Dr. Mulia, dan sebagainya. Melalui strategi kerja sama, mereka berhasil membangun jejaring sambil meneruskan perjuangan dalam batas-batas yang dimungkinkan Hariyono, 2014. Selain para pemimpin nasionalis, kelompok lain yang juga dirangkul oleh Jepang untuk bekerja sama adalah kelompok Islam. Tahukah kalian mengapa Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok ini? Sebelum menjajah, pihak Jepang sudah mempelajari situasi di Indonesia dan mereka menyadari pentingnya unsur Islam sebagai suatu kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia Imran, 2012. Oleh karenanya, mereka kemudian diberi sedikit ruang melalui organisasi MIAI Majelis Islam A’laa Indonesia. Sebenarnya, para pemimpin kita mengalami posisi yang dilematis dalam menghadapi Jepang. Sebagai pemimpin, tentu saja mereka sangat ingin untuk melindungi rakyat dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Namun di sisi yang lain, Jepang sangat keras dan kejam dalam menuntut mereka membantu perang Jepang. Dapatkah kalian membayangkan dilema yang mereka alami? Dalam situasi yang serba sulit, mereka menerima ajakan Jepang bekerja sama sambil tetap mencari cara untuk mencapai Indonesia merdeka. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan Tiga A, Poetera, dan Jawa Hokkokai. Pada awalnya para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat, namun para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai contoh, Sukarno berkesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah dan memberikan pidato yang dapat membangkitkan nasionalisme. Meskipun demikian, kelompok yang bekerja sama dengan Jepang juga mendapat kritik dari kelompok yang bergerak di bawah tanah seperti para pemuda yang dekat dengan Syahrir. Dalam bukunya, Hariyono 2014 menjelaskan bahwa bagi kelompok pemuda, tindakan Sukarno dan Hatta yang ikut mempropagandakan kepentingan perang Jepang sudah terlalu jauh dalam membela Jepang dan mengorbankan rakyat. Meskipun demikian, sebenarnya Sukarno maupun Hatta berada dalam posisi yang serba sulit. Para pemuda tidak banyak tahu bahwa sebenarnya kedua tokoh ini tidak hanya berusaha melindungi rakyat sebisa mereka, tapi juga berusaha membujuk Jepang agar tidak bersikap terlalu keras kepada kelompok yang tidak mau bekerja sama. Strategi Perlawanan Selama masa penjajahan Jepang, ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok ini, mulai dari membangun jejaring, menyebarkan propaganda anti Jepang, melakukan sabotase, meledakkan jalur kereta api, dan sebagainya Pranoto, 2000. Ada pula kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terbuka kepada Jepang. Perlawanan di Aceh Perlawanan terbuka yang dilatarbelakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Hanya delapan bulan setelah beberapa tokoh setempat membantu kemudahan bagi Jepang masuk ke daerah mereka. Perlawanan itu terjadi di Cot Plieng, Bayu, dekat Lhokseumawe dipimpin oleh seorang ulama muda Tengku Abdul Djalil. Ulama yang memimpin madrasah ini menyamakan Jepang dengan setan-setan yang merusak ajaran Islam. Ia juga menentang kewajiban melaksanakan seikeirei yang dianggapnya mengubah kiblat ke matahari. Pada 10 November 1942 pasukan Jepang dikerahkan dari Bireun, Lhok Sukon, Lhokseumawe, ke Cot Plieng. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin berat, mortar, dan jenis senjata api lainnya itu dihadapi oleh murid-murid Abdul Djalil yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional. Bersama dengan sebagian muridnya, Abdul Djalil menyingkir ke Blang Kampong Teungah. Tempat ini pun diserbu Jepang pada 13 November 1942. Teungku Abdul Djalil dan 19 orang pengikutnya tewas, sedangkan 5 orang lainnya tertangkap. Perlawanan PETA di Blitar Pada 14 Februari 1945, Kota Blitar dikejutkan dengan kejadian yang menghebohkan. Sepasukan prajurit PETA Pembela Tanah Air pimpinan Shodanco Supriyadi, Shodanco Muradi dan Shodanco Sunanto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain perilaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota PETA terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat. Kendati gagal, namun tidak dapat dipungkiri jika pemberontakan tersebut sempat membuat penguasa militer Jepang ketar-ketir. Itu terbukti saat mereka melakukan penumpasan, seluruh kekuatan militer Jepang di Blitar dikerahkan, bahkan juga melibatkan unsur-unsur kavaleri dan infanteri dari wilayah lain. Ketika pemberontakan itu gagal maka pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Dari 421 anggota PETA Blitar yang terlibat 78 di antaranya langsung dihukum berat. Termasuk Muradi dan Sunato yang dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1945. Supriyadi sendiri hingga kini masih tak jelas rimbanya. Beberapa kalangan meyakini bahwa sesungguhnya begitu pemberontakan berhasil dipadamkan, Supriyadi langsung ditangkap dan dihukum mati di suatu tempat yang dirahasiakan. Perlawanan di Kalimantan Barat Perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Kekejaman Jepang semakin meningkat setelah Sekutu sejak permulaan tahun 1943 melancarkan serangan terhadap kedudukan mereka. Orang-orang yang dicurigai ditangkap, bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan mengadakan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat laporan mata-mata mereka. Seminggu setelah pertemuan di bioskop Merdeka Sepakat itu, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh, termasuk Sultan Pontianak, Sjarif Muhammad Ibrahim Sjafiuddin. Di antara mereka ada yang dipancung. Orang-orang yang dibunuh itu dikuburkan di Mandor, dekat Pontianak. Pembentukan BPUPK Dalam perkembangannya, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Di tengah-tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia. Agar bangsa kita mau terus membantu, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan. Untuk merealisasikan janji itu, pemerintahan Jepang di Jawa yang pada saat itu paling maju secara politik, membentuk BPUPK Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Meskipun berkedudukan di Jawa, anggota BPUPK terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. Di antara mereka ada yang berasal dari golongan nasionalis, golongan agama, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, Indo, aristokrat, jurnalis, dan sebagainya. Selain itu, ada dua orang tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPK yaitu Siti Sukaptinah yang merupakah tokoh Fujinkai dan Maria Ullfah yang merupakan tokoh pergerakan perempuan sejak masa kolonial. Selain itu, ada juga enam orang dari bangsa Jepang yang bertindak sebagai anggota pasif dari BPUPK. Keberadaan BPUPK ini sangat besar artinya bagi perkembangan sejarah Indonesia nantinya. Peran utama BPUPK adalah merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dalam sidang tersebut, ada empat orang tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Muh. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Sukarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Sukarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang ia namakan Pancasila. Oleh karenanya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Selain merancang dasar negara, BPUPK juga menyusun rancangan konstitusi atau Undang-undang Dasar UUD bagi Indonesia. Tahukah kalian bahwa ada tokoh perempuan yang berperan dalam perumusan UUD? Apa sumbangsih yang ia berikan? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Maria Ullfah merupakan salah satu tokoh perempuan yang tergabung dalam BPUPK. Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden. Semasa penjajahan Jepang, ia diajak oleh Supomo bekerja di Departemen Kehakiman. Saat pembentukan BPUPK, ia diajak bergabung karena keahliannya di bidang hukum. Salah satu kontribusi penting dari Maria Ullfah adalah usulannya mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam negara Indonesia yang merdeka Rasid, 1985. Atas kegigihannya dalam memperjuangkan usulannya, maka dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Tokoh perempuan lain yang menjadi anggota BPUPK adalah Siti Sukaptinah. Ia adalah tokoh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia sejak masa kolonial. Ia ikut menyuarakan pentingnya Indonesia berparlemen dan agar perempuan dapat berpolitik serta duduk di parlemen. Jika dalam BPUPK Maria Ullfah tergabung di Panitia Pertama yang membahas UUD, Siti Sukaptinah duduk di Panitia Ketiga yang membahas tentang pembelaan tanah air. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945, hanya beberapa saat sebelum Jepang menyerah. Untuk melanjutkan tugasnya maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Sukarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai ketua PPKI saat Jepang sudah di ambang kekalahannya pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Baca Kumpulan Rangkuman Sejarah Kelas 11 SMA